Detail Cantuman
Pencarian SpesifikTextbook
Peraturan Peerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata cara perizinan pembuatan Penyebarluasan dan Penggunaan Produk Pornografi
Pada tanggal 26 November 2008 Undang-undang Pornografi disahkan dan diundangkan oleh pemerintah, berahirlah polemic bertahun-tahun yang menyita perhatian masyarakat, tujuan disahkannya UUP sangat mulia diantaranya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, menghormati dan melindungi serta melestarikan nilai seni9, adat, budaya serta ritual kegamaan,memberikan kepastian hokum dan perlindungan bagi warga dari bahaya pornografi dsb. Dengan diundangkannya UUP diharapkan tayangan maupun ekspose pornografi melalui aksi –aksi panggung artis penyanyi dan film maupun sinetron yang kesemuanya berlatar bisnis dapat ditindaklanjuti. Buku ini membicarakan tindak pidana pornografi selengkapnya, termasuk yang terdapat dalam KUHP. Pembahasan digunakan dengan pendekatan teoritik, yuridis, dan empiric. Menjelaskan setiap pornografi dengan mengurai unsur-unsurnya. Dengan maksud agar mudah memahami arti dan maksud norma-norma tindak pidana
Ketersediaan
| USA03338S | 363.4 DEP p | Perpustakaan Kampus Utama (Ngabang) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
363.4 DEP p
|
| Penerbit | Deputi Bidang Perlindungan Anak KPP dan PA : Jakarta., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
2-35 hlm. :ilus. ;16 x 20.5 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
363.4
|
| Tipe Isi |
text
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1, Cet. 1
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Deputi Bidang Perlindungan Anak KPP dan PA
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






